SUARA solidaritas terus digemakan. Diresonansi sekalipun berjarak ribuan kilometer dari lokasi bencana. Tepat di depan Gedung Grahadi, di lokasi yang sama setiap minggunya, sejumlah pemuda menyuarakan solidaritas, pada Kamis 18 Desember 2025. Inilah Aksi Kamisan Surabaya ke-891 Surabaya. Hitam-hitam tema busana berikut atribut yang sama.
Juga dengan suara yang masih sama: Tetapkan status banjir Sumatra menjadi bencana nasilonal!
“Tentu fokus utama yang kita pilih dalam tema kali ini, ya, status bencana nasional yang masih belum ditetapkan oleh pemerintah. Dan, perhatian pemerintah pada bencana di Sumatra itu masih minim,” ungkap Benito, peserta Aksi Kamisan Surabaya pada Kamis (18/12/2025).
Beni, panggilan akrabnya, juga mengatakan penanganan bencana banjir di Sumatra oleh pemerintah masih jauh dari kata elok. “Di sana, akes listrik, akses air, atau akses [untuk korban] bencana lainnya masih terbatas,” jelasnya.
Bukan Sekadar Bencana Alam!
Aksi kamisan Surabaya menilai banjir di Sumatra bukan merupakan bencana alam, tetapi dampak dari rusaknya lingkungan hidup. Industri ekstraktif dan perkebunan sawit adalah di antara musababnya. Melansir dari Kompas.id, dalam rentang waktu 1990 hingga 2024, lebih kurang 99,46 hektare hutan di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat lenyap setiap harinya.
Angka tersebut, tulis Kompas.id, setara dengan hilangnya 139 lapangan sepak bola dalam sehari. Jika ditotal, 1,2 juta hektare hutan sirna dalam waktu 34 tahun. Dua kali luas Pulau Bali, demikian taksir kompas. Dengan perkebunan sawit mencaplok lahan paling luas, mencapai 690.777 hektare dalam rentang waktu yang sama.
Bila hutan hilang, resapan air berkurang. Singkatnya, banjir di Sumatra adalah ulah manusia. Atau lebih tepatnya, ulah pemerintah (dan pemodal).
“Yang paling bertanggung jawab atas bencana Sumatra ya tentu saja pemerintah. Kenapa pemerintah? Karena pemerintahlah yang mempunyai segala akses dan kesempatan atas apa yang terjadi di tanah Sumatra,” keluh Beni dengan nada sedikit kesal.
Rakyat yang jadi korban!
Tiga pekan lebih telah berlalu sejak banjir melanda Sumatra. Tiga provinsi dan lima puluh dua kabupaten/kota terdampak, seribu lima puluh dua nyawa melayang, seratus sembilan puluh dua hilang, tujuh ribu luka-luka, ratusan ribu rumah rusak, anak-anak, lansia, perempuan beserta ratusan ribu orang mengungsi. Mereka adalah rakyat kebanyakan. Rakyat kecil.
Pemerintah? Enggan ulur tangan. Status bencana nasional tak kunjung ditetapkan. Hingga 18 Desember 2025, lebih dari 1.050 orang dinyatakan meninggal, ratusan lainnya masih hilang. Sekali lagi, mereka bukan sekadar angka. Mereka yang meninggal, mempunyai kisah dan ingatan bagi keluarga dan siapapun yang mengenalnya.
